Ada Apa dengan UKT dan SPI?

Photo: BEM Undip
  SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) merupakan kebijakan yang akan dikeluarkan Rektor Undip untuk mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri (UM) tahun 2016. Kebijakan ini diberlakukan pada UKT golongan 7 ditambah SPI mahasiswa baru jalur UM. Kenaikan UKT yang dirasa semakin membebankan mahasiswa, membuat Satgas BEM Undip sepakat mengadakan Intelektual Forum pada Jumat, 1 April 2016 pukul 16.00 WIB di Student Center Undip.
  Fakultas Kedokteran Undip juga telah mengadakan diskusi terkait UKT dan SPI pada Selasa, 29 Maret 2016 yang menghasilkan kesepakatan menolak adanya isu kebijakan ini. Perwakilan mahasiswa FK tersebut menyatakan sikapnya untuk meminta adanya transparansi dana UKT dan SPI. Selain FK, fakultas lain seperti FPIK, FIB, FT, FH, FPP, FSM, dan FISIP juga menyatakan sikap yang sama.
  Sebelumnya, telah dilaksanakan pemasangan spanduk sebagai aksi nyata adanya isu kebijakan tersebut. Namun, aksi pemasangan spanduk hanya bertahan dalam waktu kurang lebih 90 menit karena adanya pencopotan spanduk oleh oknum. Selain itu, aksi propaganda juga telah dilakukan dengan penyebaran selebaran-selebaran bertuliskan penolakan terhadap isu kenaikan UKT dan SPI di setiap fakultas di Undip.
Carut marut serta tidak adanya kejelasan mengenai kepastian kebijakan tersebut, menjadikan mahasiswa dalam Intelektual Forum, Jumat lalu sepakat memutuskan untuk mengambil langkah konkrit yaitu melawan. “Dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Undip, rencana aksi turun jalan akan dilaksanakan dalam beberapa waktu dekat ini. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan hak mahasiswa untuk mendapat pendidikan murah dan berkualitas. Mengenai waktu, metode maupun teknis akan diberitahukan lebih lanjut oleh Sospol BEM Undip.” ungkap salah satu perwakilan Satgas dari BEM Sospol Undip.
Intelektual Forum maupun aksi nyata terhadap penolakan, diharapkan mampu membuat mahasiswa lain ikut berperan aktif dalam mengambil sikap bijak terhadap masalah tersebut dan juga menyangkut nasib sistem pendidikan di Indonesia ini. (Heni Purnamasari)
Publica Health

Publica Health

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.