Bincang Sore bersama Pimpinan FKM Undip

Photo: SM FKM Undip

Rektor Undip telah menetapkan bahwa mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri (UM) akan dikenakan SPI. Persoalan UKT dan SPI yang sedang menghangat ini dibahas dalam “Bincang Sore” yang diselenggarakan pada Kamis (02/06) di Hall FKM Undip. Acara yang dimoderatori oleh Pemimpin Umum PH, Novi Sulistia Wati ini dilaksanakan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa kepada pihak birokrasi.
Dalam talkshow selama 30 menit ini, Hanifa Maher Denny selaku Dekan FKM Undip mengawali dengan memperkenalkan struktur organisasi baru pimpinan FKM Undip. Selain dirinya, hadir pula Siti Fatimah selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Suyatno selaku Wakil Dekan Komunikasi dan Bisnis serta Martha Irene Kartasurya selaku Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi. Sedangkan Henry Setiawan selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berhalangan untuk hadir.
Menurut Siti Fatimah, pada akhirnya penggolongan kelas UKT tetap terdiri dari 7 golongan. Sedangkan untuk SPI telah ditetapkan besaran tertinggi Rp 30.000.000. “Jadi 30 juta itu maksimal. Kalau ada yang tidak mampu boleh membayar lebih rendah misal 5 juta,” tuturnya.
Dekan FKM Undip lebih lanjut menjelaskan bahwa uang yang dibayarkan mahasiswa saat ini hanya bisa menutupi 20% dari pengeluaran Undip tiap tahunnya. Untuk itu, SPI diberlakukan. Pertanyaan muncul dari Rio (FKM 2013) apakah ada peraturan pemerintah tentang sarana prasarana yang harus dimiliki oleh Undip sebagai PTN BH?
Selain sarana kelas untuk belajar mengajar yang ditentukan dengan perbandingan luas ruangan dan penghuni, Undip sebagai PTN BH juga harus memiliki fasilitas internet yang terpadu dan pengelolaan. “Pengelolaan contohnya untuk laboratorium yaitu dengan menambah anggaran pengadaan alat,” jelas Hanifa Maher Denny. Dia juga menambahkan bahwa Undip akan memiliki Badan Usaha yang berfokus pada empat bidang, salah satunya riset. Untuk lingkup FKM sendiri, Hanifah selaku dekan telah menginstruksikan agar setiap bagian peminatan untuk mencari bisnis yang dapat dilembagakan seperti konsultasi ahli K3. (Lu’lu’atul Khodijah)
Publica Health

Publica Health

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.