Lambannya Sosialisasi BPJS

Photo : fc03.deviantart.net

Sosialisasi BPJS kepada masyarakat di Indonesia sangat lamban dilakukan oleh pemerintah. Hanya segelintir orang saja yang tahu mengenai adanya BPJS. Itu pun belum tentu paham tentang bagaimana sistem tersebut diberlakukan. Proses sosialisasi terhadap masyarakat, yang berupa program yang dijalankan dan fasilitas pelayanan kesehatan, belum dilakukan. Amanat UU Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan bagi badan publik untuk memberi infromasi secara berkala pada masyarakat, namun hal ini belum banyak dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai BPJS. Hal ini akan menjadi salah satu penyebab masyarakat akan
meragukan BPJS. Jika sosialisasi ini berhasil dan diketahui secara baik oleh masyarakat umum, suatu hal yang membahagiakan bagi masyarakat Indonesia karena mereka telah dilindungi oleh payung hukum tentang kesehatan yang akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Salah satu ujung tombak dari pelaksanaan BPJS adalah tenaga kesehatan masyarakat dan mahasiswa kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab untuk membantu proses sosialisasi pelaksanaan BPJS kepada masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat dituntut profesional dalam membantu pengelolaan anggaran, pelaksanaan dan edukasi BPJS agar program ini berjalan dengan maksimal. Mahasiswa kesehatan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam membantu mengawal dan mengawasi jalannya BPJS sebagai bentuk atau perwakilan masyarakat untuk memantau dan menilai jalannya BPJS dan transparansinya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan masyarakat dan mahasiswa kesehatan masyarakat dituntut untuk memiliki wawasan yang luas mengenai BPJS demi terciptanya Indonesia yang lebih sehat.(Advokasi Wilayah 3 ISMKMI)